India telah dengan tegas menolak laporan terbaru dari Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (USCIRF), menyebutnya sebagai tendensius dan menuduh komisi tersebut memiliki agenda politik. Laporan tersebut, yang mengkritik India atas dugaan pelanggaran kebebasan beragama dan menuduh partai pemerintah Bharatiya Janata Party (BJP) mempromosikan kebijakan diskriminatif, telah memicu reaksi keras dari pemerintah India. Kementerian Luar Negeri (MEA) cepat merespons, menolak tuduhan tersebut sebagai tidak berdasar dan mencerminkan ketidaktahuan terhadap masyarakat India yang beragam dan pluralistik.
Pembantahan tegas MEA menekankan tradisi toleransi India yang telah lama berlangsung dan kerangka hukum yang ada untuk melindungi kebebasan beragama. MEA menuduh USCIRF melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri India dan proses pemilihan di bawah kedok advokasi kebebasan beragama. Tanggapan pemerintah India menyoroti ketegangan yang semakin meningkat antara India dan badan-badan internasional yang mengkritik kebijakan domestiknya, terutama terkait hak-hak agama dan minoritas.
Insiden ini bukanlah pertama kalinya India berselisih dengan organisasi internasional terkait laporan semacam itu. Negara ini secara konsisten membela catatan kebebasan beragamanya, berargumen bahwa kerangka demokratis dan sistem peradilannya memberikan perlindungan yang memadai terhadap diskriminasi. Namun, laporan USCIRF telah memicu kembali debat mengenai kebebasan beragama di India, dengan para kritikus menunjukkan hukum dan kebijakan terbaru yang mereka klaim memarginalkan…
Baca lebih lajutJadilah yang pertama membalas diskusi umum ini.